Yogyakarta, 21 Juli 2026 – Pekerja industri hasil tembakau di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Jakarta, 21 Juli 2026 – Sejumlah wakil rakyat yang duduk di parlemen, menyoroti efek domino yang bakal berdampak negatif dari aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP)
Jakarta, 5 Juni 2026 – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menilai rencana pemerintah untuk membatasi kadar nikotin 1 miligram (mg) dan tar 10
Temanggung, 5 Juni 2026 – Sebagai respons atas keresahan petani tembakau terkait pembahasan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, Bupati
Jakarta, 12 Mei 2026 – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai kebijakan yang mengatur industri hasil tembakau (IHT) pada
Jakarta, 8 Mei 2026 – Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang berbagai rencana pembatasan terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT), mulai dari larangan bahan tambahan pada rokok
Jakarta, 7 Mei 2026 – Industri hasil tembakau (IHT) menghadapi tekanan baru seiring rencana pelarangan bahan perasa tambahan pada rokok konvensional dan rokok elektrik. Kebijakan
Yogyakarta, 5 Mei 2026 – Rencana pemerintah membatasi kadar maksimal nikotin dan tar pada produk tembakau menuai penolakan dari berbagai asosiasi industri dan serikat pekerja. Kebijakan
Jakarta, 22 April 2026 – Konflik geopolitik dan dinamika ekonomi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepastian dan keberlangsungan dunia usaha. Termasuk hulu hingga hilir
Jakarta, 6 April 2026 – DPR RI mengingatkan pemerintah agar merumuskan kebijakan pengendalian tembakau secara hati-hati dan tidak menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang luas, termasuk potensi pemutusan
