Rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dinilai akan berdampak besar dan meluas terhadap potensi penutupan usaha serta pengurangan tenaga kerja di industri tembakau.
Asosiasi petani tembakau khawatir akan nasib penghidupan mereka dengan adanya penyusunan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Kebijakan
Siapa pula di zaman yang serba teknologi ini masih memiliki minat menjadi petani? Jakpat Survei menunjukkan bahwa generasi muda (gen Z) saat ini mayoritas tidak
Kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dinilai bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kedaulatan nasional tanpa campur
Asosiasi petani tembakau kembali menyampaikan penolakan terhadap pengetatan produk tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, dan
Sumedang dan Garut menjadi dua daerah utama penghasil tembakau di Jawa Barat. Komoditas ini telah lama menjadi tulang punggung perekonomian bagi para petani setempat. Di
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), I Ketut Budhyman Mudhara mengingatkan bahwa kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas berpotensi memicu lonjakan peredaran rokok ilegal.
Industri tembakau Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemasukan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT), yang menyumbang sekitar 96-97% dari total penerimaan negara dari sektor
Sumedang dan Garut merupakan tulang punggung penghasil tembakau di Jawa Barat (Jabar). Tembakau menjadi komoditas andalan bagi Jabar. Sumedang sendiri memiliki luas lahan perkebunan tembakau
Industri Hasil Tembakau (IHT) menghadapi tekanan berat akibat berbagai regulasi yang dinilai mengancam keberlangsungan sektor ini. Beberapa aturan yang menjadi sorotan antara lain Peraturan Pemerintah
