Ekosistem Pertembakauan Satukan Kekuatan Menolak Intervensi Asing dalam Pembentukan Kebijakan
Jakarta, 19 Juli 2022 – Seluruh elemen ekosistem pertembakauan, mulai dari hulu hingga hilir, didukung oleh kepala daerah dan perwakilan legislatif menyatukan komitmen, semangat dan sepakat menolak intervensi asing dalam pembuatan kebijakan, sekaligus menolak opsi rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) tinggi dan tidak terprediksi.
Pernyataan sikap seluruh ekosistem pertembakauan ini dituangkan dalam dokumen sah yang disaksikan oleh perwakilan kepala daerah dan perwakilan legislatif. Dokumen tersebut akan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo sebagai permohonan dan wujud nyata aspirasi elemen ekosistem pertembakauan yang selama ini ditekan, minim ruang bertumbuh dan menjadi sasaran kampanye hitam kelompok- kelompok tidak bertanggung jawab yang anti-tembakau.
Perwakilan petani, pekerja, pabrikan, retail, konsumen dan akademisi menyampaikan suara penolakan mereka terhadap agresifnya tekanan yang ditujukan kepada komoditas tembakau dan ekosistem pertembakauan.
Baca juga: https://amti.id/kebangkitan-ekosistem-pertembakauan-butuh-perlindungan-dan-kepastian-hukum/
“Kami berharap karena sumbangsih yang nyata, kebijakan dan regulasi yang diberikan kepada ekosistemnya juga berimbang serta berkeadilan. Sektor ini dituding sebagai seluruh akar permasalahan kesehatan hingga lingkungan. Banyak pedoman-pedoman peraturan pertembakauan yang mengadopsi FCTC, termasuk dorongan dari anti-tembakau untuk merevisi PP 109 tahun 2019. Inilah momentum kita menyatukan komitmen untuk memperjuangkan eksistensi dan keberlangsungan ekosistem pertembakauan yang menjadi tulang punggung bagi 24 juta orang dan menegaskan kedaulatan Indonesia,” ujar Budidoyo, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) saat membuka acara Pernyataan Sikap Ekosistem Pertembakauan Menolak Intervensi Asing Dalam Pembentukan Perundangan & Kenaikan Cukai, Selasa, 19 Juli 2022 di Balai Sarwono, Jakarta Selatan.
Ketua DPN APTI Soeseno saat berdiskusi
Mewakili suara petani tembakau, Soeseno, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berharap melalui tembusan surat resmi pernyataan sikap ini, Presiden Joko Widodo berkenan memberikan perlindungan dan berpihak pada perjuangan para petani tembakau yang sedang bertahan hidup. Mulai dari permasalahan cuaca (iklim), kampanye anti-tembakau yang terus memojokkan komoditas petani, regulasi pengendalian yang tidak transparan hingga opsi rencana kenaikan cukai, menghantui ketidakpastian masa depan petani.
“Sebagai elemen ekosistem pertembakauan di sisi paling hulu, petanilah yang selalu menjadi korban paling akhir dari berbagai kebijakan yang tidak adil dan berimbang. Petani yang paling terbatas aksesnya terhadap upaya perlawanan kampanye dan intervensi asing. Di sini kami secara tegas menolak peraturan dan kebijakan yang tidak adil terhadap eksosistem pertembakauan dan kenaikan CHT tinggi yang tidak terprediksi,”sebutnya.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) juga berharap pemerintah dapat kembali memberi perhatian dan memperjuangkan komoditas tembakau dan cengkeh yang saat ini terus tergerus oleh tekanan pihak asing dan kampanye negatif. Padahal kedua komoditas ini selayaknya dipertahankan dan dikembangkan agar terus dapat berkontribusi bagi negeri.
Baca juga:https://amti.id/potensi-ekonomi-pemanfaatan-tembakau-mulai-dari-daun-hingga-limbah/
Senada, perwakilan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau , Makanan dan Minuman (FSP RTMM) juga secara tegas menyampaikan bahwa para pekerja tidak kenal lelah memperjuangkan sektor yang menjadi tumpuan mata pencaharian bagia 6 juta tenaga kerja ini. “Setiap tahun, jumlah pabrikan terus menurun. Tahun 2011 masih berproduksi 1.540 pabrik, sampai sekarang tinggal sekitar 487 pabrik rokok. Begitu juga dengan produksi, bahkan produksi rokok di bulan Mei 2022 menjadi yang terendah dalam 14 bulan terakhir. Situasi ini mengkhawatirkan bagi para seluruh pekerja sektor pertembakauan.
enandatanganan komitmen bersama memajukan dan melindungi ekosisitem pertembakauan oleh Ketua Umum AMTI, Budidoyo dan Ketua DPN APTI Soeseno
Mata pencaharian kami terancam, dapur kami terancam tidak bisa mengepul. PHK terus membayangi, apalagi dengan rencana revisi peraturan pengendalian yang tidak ada ujung pangkalnya disertai kenaikan cukai tinggi yang terus saja datang. Sementara itu, hingga saat ini, belum ada langkah atau program strategi konkrit pemerintah untuk membantu memandirikan pekerja sektor tembakau. Kami dengan tegas menolak intervensi asing dalam proses pembuatan kebijakan pertembakauan,” papar Sudarto, Ketua FSP RTMM SPSI.
Dari pabrikan, Benny Wahyudi, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) berharap pemerintah memasukkan industri hasil tembakau (IHT) ke sektor yang dibiayai program pemulihan ekonomi nasional. “Alih-alih mendapat insentif, tarif cukai hasil tembakau kembali dinaikkan. Begitu juga untuk tahun depan, industri harap-harap cemas. Industri kian tercekik karena produksi terus menurun,” ujarnya. Sebagai catatan, segmen sigaret putih mesin (SPM) pada tahun lalu turun 15,52 persen dibandingkan dengan 2019.
Luluk Nur Hamidah, Anggota DPR RI Fraksi PKB
Penandatangan pernyataan sikap ekosistem pertembakauan ini mendapat dukungan dari perwakilan wakil rakyat di Senayan diantaranya Yahya Zaini, anggota DPR RI Fraksi Golkar dan Luluk Hamidah, anggota DPR RI Fraksi PKB). Keduanya senada berjanji konsisten mengawal peraturan dan perundangan bagi ekosistem pertembakauan yang lebih adil, berimbang dan bercita rasa nusantara.
“Ayo kita berdayakan, kita jaga keberlangsungan tanaman tembakau, madri kita bela dan dampingi petani tembakau. Ekosistem ini saling terkait. Kepada industri, juga ayo kita berkomitmen mendorong kualitas tembakau nusantara. Inilah tanggungjawab dan tanggung renteng semua pihak, pemerintah, industri dan petani. Tak bisa dipungkiri yang kita hadapi saat ini adalah intervensi dan kompetisi global. Tembakau telah menjadi warisan sejarah, budaya dan mendarah daging bagi masyarakat khususnya di sentra tembakau. Dan di sisi lain telah menjadi penopang utama perekonomian rumah tangga. Nilai dan fungsi ini yang harus kita perjuangkan agar tembakau tetap bisa tumbuh, berkembang dan ekosistemnya semakin maju,” ujar Luluk Nur Hamidah.
Yahya Zaini, Anggota DPR RI Fraksi Golkar
Yahya Zaini juga menambahkan bahwa untuk mempertahankan ekosistem pertembakauan, seluruh elemen harus bersatu dan memperjuangkan advokasi masyarakat, regulasi serta perjuangan politisi.
Foto bersama seluruh elemen di ekosistem pertembakauan Indonesia
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Temanggung, H Al Khadziq yang turut memberikan dukungan dalam momentum Pernyataan Sikap Ekosistem Pertembakauan dan menyaksikan acara ini secara online menurukan bahwa pemerintah daerah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan tembakau sebagai komoditas strategi.
Begitu juga dengan pendampingan kepada para petani tembakau, secara konsisten dilakukan agar petani tembakau tetap eksis di tengah beragam tekanan dan tantangan yang ditujukan kepada ekosistem ini. Strategi yang dilakukan antara lain adalah mempertahankan keaslian tembakau Temanggung baik varietas, cara mengolah, hingga produk akhir.
“Tahun ini tanaman tembakau mengalami pelambatan akibat perubahan iklim. Kondisi ini jelas menyulitkan para petani. Jangan lagi para petani dibebani dengan serangan kampanye negatif terhadap tembakau dan regulasi pengendalian yang semakin ketat,” ujarnya.
Senada, Denty Eka Pratiwi, Anggota DPD RI dari dapil Jawa Tengah juga menyampaikan dukungannya untuk memperjuangkan ekosistem pertembakauan. Jawa Tengah sebagai salah satu sentra produksi tembakau, harus mendapat perhatian dan dukungan pemerintah agar ekosistem pertembakauannya tumbuh dan maju.
“Jangan sampai negara mengabaikan sumbangsih ekosistem pertembakauan dan memberangus hajat hidup orang banyak. Tekanan terhadap revisi PP 109 ini sangat ironis, jelas akan membunuh petani, pekerja, industri, ekonomi dan berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat.,”tambah Denty. (*)