HKTI Minta Petani Dilibatkan dalam Menentukan CHT

JAKARTA – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta pemerintah menyejahterakan petani dalam konteks perlindungan varietas tembakau sebagai pilar tambahan dasar dalam menentukan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Demikian disampaikan Sekretaris Eksecutif HKTI Subuh Prabowo saat berdiskusi dengan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) dalam menyelaraskan program – program kerja dalam mengawal ekosistem pertembakauan yang berlangsung di Kantor HKTI Gedung Arsip, Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM No 3, Ragunan, Jakarta Selatan pada Jumat, (16/12).

Baca juga: https://amti.id/tembakau-dan-kesadaran-sejak-kecil/

“Petani tembakau perlu dilibatkan dalam pembicaraan dan penetapan CHT setiap tahunnya,” ujarnya.

Kendati pada kenyataannya pemerintah berupaya menyejahterakan petani dengan program dan kebijakan. Salah satunya bagi petani tembakau, buruh industri tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Masih di tempat yang sama, Hananto Wibisono selaku Sekretaris Jenderal AMTI mengatakan, kegiatan roadshow yang mengangkat tema “Tindak Lanjut dan Penyelarasan Program Kerja AMTI 2023 bersama HKTI” sebagai bentuk memperkuat jalinan silaturahmi dalam memperkuat kerja sama elemen dalam mengawal isu-isu di ekosistem pertembakau agar terus lestari.

“HKTI merupakan salah satu dari bagian di elemen dalam ekosistem pertembakauan. Pertemuan ini adalah untuk menggali insight atau pandangan dalam memajukan ekositem pertembakauan,” jelasnya.

Untuk itu, Hananto melanjutkan, pertemuan dan diskusi dengan HKTI tidak hanya sebatas ini saja. “Hasil dari diskusi bersama HKTI ini akan kembali diagendakan untuk mendapatkan hasil optimal dan maksimal dalam menghadapi tantangan di ekosistem pertembakauan,” tutup dia.